Warga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Puring Kencana, wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat mengancam tidak akan mengunakan hak pilih (golput) pada pemilu mendatang, karena merasa kurangnya perhatian pemerintah untuk daerah setempat terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami
berencana untuk memilih golput pada pemilu mendatang bukan tidak
beralasan, karena selama ini kami di daerah perbatasan tidak
diperhatikan oleh pemerintah, sementara kami selalu menjaga NKRI," kata
Kepala Dusun Langau, Desa Langau, Kecamatan Puring Kencana, Lusianus
Adam (59) yang ditemui Antara, Selasa (19/12/2017).
Ia
menjelaskan sudah puluhan tahun kondisi pembangunan khususnya
infrastruktur jalan dan jembatan tidak pernah diperhatikan secara
serius.
Masyarakat
di perbatasan hidup di tengah keterbatasan, sehingga lebih memilih
berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup ke Negara Malaysia.
"Jika
pakai sepeda motor dari Langau hanya 20 menit saja sudah sampai ke
Malaysia, dengan kondisi itu pun kami masih setia menjaga NKRI, tapi
perhatian pemerintah di mana," ucap Lusianus kecewa.
Hal
senada juga dikatakan Kepala Dusun Sungai Antu, Kepala Desa Sungai
Antu, Kecamatan Puring Kencana, Bonifasius Efendy, bahwa selama ini
masyarakat perbatasan belum menikmati buah dari kemerdekaan.
"Kami
sangat malu dengan negara tetangga, pembangunan di Malaysia sangat
maju, sementara kami di perbatasan ini hanya bisa merenungi kenapa kami
seperti dianaktirikan," kata Efendy.
Efendy
mengungkapkan, masyarakat perbatasan sangat mencintai Indonesia, namun
mereka merasa pemerintah mengabaikan pembangunan di perbatasan. "Mulai
sembako dan pembangunan infrastruktur kami sangat tertinggal," katanya.
"Kami
berharap Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan untuk
perbatasan, karena kami beranda depan bangsa Indonesia, wajah Indonesia
tempatnya di perbatasan," lanjut dia.
Sementara
itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kantor Camat Puring
Kencana, Andreas Adi menjelaskan ancaman masyarakat untuk golput itu
salah satu kekesalan masyarakat karena kurangnya perhatian dari
pemerintah dan DPRD.
"Masyarakat
cukup kecewa karena memang mereka (warga) sangat mengharapkan perhatian
pembangunan, tetapi sampai saat ini kondisi jalan dan jembatan rusak
berat," jelas Andreas.
Meskipun
demikian belakangan ini, kata Andreas ada beberapa pembangunan sudah
mulai masuk seperti rumah sakit dan SPBU dan sejumlah pembangunan
lainnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Yang dibutuhkan masyarakat itu jalan dan jembatan, listrik dan air bersih, karena itu kebutuhan dasar," pinta Andreas.
Sumber: harianterbit