Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan sebagian kalangan soal peraturan daerah (Perda) syariah.
“Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang ada seperti itu. Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita,” kata Hasto di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Menurutnya, isu Perda syariah sengaja dimainkan kepentingan politik tertentu, terlebih setelah adanya pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang akan menolak segala bentuk perda yang berdasarkan agama.
“Semua kan punya fraksi yang mengawal. Ini hanya isu politik, sebab faktanya kami mengawal semua peraturan sesuai konstitusi,” kata Hasto.
Prinsipnya, kata dia, seluruh peraturan perundangan harus sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang boleh bertentangan, PDI mengawal itu melalui fraksi.
“Dengan 52 persen kepala daerah, PDIP juga mengawal itu. Sehingga di bawah kepemimpinan PDI semua warga negara ditempatkan sama. 52 persen tidak ada yang melakukan upaya (perda syariah) itu,” bebernya.
Sebelumnya, pada HUT PSI ke-4, Grace mengatakan PSI akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi. Selain itu, menurutnya, saat ini tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa.
“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini. Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,” ujar Grace.[teropongsenayan.com]
Pernyataan PDIP tersebut ditanggapi warganet:
Kami : Buat kami tidak ada namanya pdip. https://t.co/AMG1SGZcw1
— Sontoloyo, Ndasmu..! (@Astradjingga4) November 20, 2018
Dan buat kami juga tidak akan ada yg akan pilih partai penolak syariah, dan semakin jelas juga klu PDIP tidak perlu suara umat islam.
— Arjuna Kusnadi (@ArjunaKusnadi2) November 20, 2018
BUAT KAMI TIDAK AKAN ADA LAGI PDIP DI 2019…CLEAR KAAN…!!! https://t.co/Gf4W4xyWK6
—
ADIL & MAKMUR